SURAKARTA – Sekretariat DPRD Kota Surakarta menggelar Diskusi Kelompok Terbatas (DKT) Tahun Anggaran 2025 di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Surakarta, Jumat (24/1). Peserta yang hadir meliputi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), instansi terkait, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), akademisi, mahasiswa magang Setwan, Sekretariat DPRD, dan anggota DPRD Kota Surakarta.

DKT dibuka oleh Yudha Sindu Riyanto mewakili Pimpinan DPRD Kota Surakarta. Serta dilanjutkan Kinkin Sultanul Hakim, Sekretaris DPRD Kota Surakarta memaparkan kinerja Sekretariat DPRD dalam kurun waktu Tahun 2024.

Dalam permulaannya, Kinkin menjelaskan bahwa DKT merupakan agenda rutin tahunan. “Semua perencanaan pembangunan di Kota Surakarta melibatkan peran serta masyarakat, sehingga melalui DKT, kami ingin memastikan setiap program yang direncanakan sesuai kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.

Pada DKT kali ini, pihak legislatif menerima dua usulan Raperda baru yang menjadi bagian dari total 15 Raperda yang akan dibahas DPRD Kota Surakarta pada tahun 2025. Selain itu, dua Raperda yang menjadi pekerjaan rumah (PR) tahun sebelumnya juga akan diselesaikan.

Kinkin menyampaikan, dua usulan perubahan Perda yang diterima adalah Perda tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) dan Perda Pendidikan. “Perubahan Perda LKK sudah dijadwalkan untuk dibahas pada Triwulan Kedua tahun ini. Sementara, usulan perubahan Perda Pendidikan akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan OPD terkait untuk menentukan kebutuhan revisi dan langkah yang harus diambil,” jelas Kinkin.

Menurutnya, usulan perubahan pada Perda Pendidikan mencakup evaluasi wajib belajar, kurikulum, dan muatan lokal. “Isu pendidikan bersifat dinamis, sehingga perlu kajian mendalam agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini,” tambahnya.

Sementara itu, Ahli Muda Perancang Peraturan Perundang-Undangan Setwan Kota Surakarta, Wiwin Endrawati, menjelaskan bahwa DPRD tahun ini akan membahas 15 Raperda.

“Untuk Triwulan Pertama, akan dibahas Raperda tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat, Perubahan Raperda Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Raperda Rumah Susun,” papar Wiwin.

Pada Triwulan Kedua, agenda meliputi Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, Penataan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, serta Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi. Di Triwulan Ketiga, pembahasan mencakup Raperda tentang Penyelenggaraan Taman Pemakaman, Pencabutan Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang LKK, dan Raperda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Lebih lanjut Ia mengungkapkan pada Triwulan Keempat, DPRD akan membahas Raperda tentang Kepemudaan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, serta Penyelenggaraan Kearsipan. Selain itu, terdapat tiga Raperda rutin terkait APBD, yaitu Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024, Perubahan APBD Tahun 2025, dan APBD Tahun 2026.

Masukan dari Komunitas dan Instansi Terkait

Diskusi juga diwarnai dengan usulan dari berbagai pihak. Jawul dari Komunitas Cagar Budaya Surakarta menyampaikan harapan agar gedung-gedung di Kota Surakarta dapat dioptimalkan sebagai penunjang identitas Solo sebagai kota budaya. Ia juga menyoroti perlunya pelestarian situs dan tempat bersejarah yang kini banyak beralih fungsi.

Dari BPJS Ketenagakerjaan Surakarta, Mabrur Ari W. memberikan apresiasi atas kerjasama Pemerintah Daerah terkait perlindungan tenaga kerja. Ia berharap cakupan BPJS Ketenagakerjaan di Kota Surakarta yang saat ini baru mencapai 58,26% dapat meningkat mendekati 100% melalui kerjasama yang lebih baik ke depannya.

Selain itu, Jadmiko Anom Husodo, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS), menyampaikan bahwa data yang disampaikan dalam diskusi sebagian besar bersumber dari portofolio yang keakuratannya sering diragukan dan rentan manipulasi. Oleh karena itu, Ia menyarankan agar data tersebut diverifikasi lebih lanjut.

“Salah satu cara untuk memverifikasi data adalah dengan memperbanyak komunikasi antara SETWAN, DPRD, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, kunjungan rutin ke kampus-kampus dan lembaga terkait juga dapat menjadi upaya yang efektif untuk memperkuat validitas informasi,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan terima kasih atas fasilitas yang diberikan kepada mahasiswa magang dari Universitas Sebelas Maret.

Kegiatan DKT ini ditutup dengan penandatanganan berita acara dan sesi foto bersama seluruh peserta. Hal ini menjadi bukti nyata keterlibatan masyarakat dan berbagai elemen dalam perencanaan pembangunan di Kota Surakarta.

Arifin Rochman